Pedagang kaki lima yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) tersinggung dengan pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kalla yang mengatakan PKL sebagai biang tidak majunya sebuah kota. "Pernyataan itu menyudutkan PKL," kata dr. Ali Mahsun, M. Biomed, Ketua Umum DPP APKLI
APKLI menyesalkan pernyataan Wapres RI Jusuf Kalla saat meresmikan Indeks Kota Cerdas Indonesia beberapa waktu lalu. Ali Mahsuh menegaskan PKL miliki hak konstitusional sebagai warga negara RI yang dijamin Pancasila dan UUD 1945.
Pernyataan JK itu dianggap stigma negatif PKL sebagai bagian dari penyebab tidak majunya sebuah kota di Indonesia.
Padahal di negara lain, PKL menopang pendapatan negara jika ditata bagus. Ia mencontohkan di Negeri Gajah Thailand, PKL jadi garda depan devisa negara dan 30 juta wisatawan asing tiap tahun bersentuhan langsung dengan PKL.
Sebalikanya di dalam negeri, PKL masih terstigma negatif, di intimidasi, dan digusur semena-mena tak berperikemanusiaan. "PKL kerap dijadikan kambing hitam atas kegagalan pemerintah mengelola bangsa negara," katanya.
APKLI berharap paradigma negatif terhadap PKL segera disudahi, dan pemerintah segera melaksanakan Perpres RI 125/2012 tentang Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
0 comments:
Posting Komentar